Getting My agus joko pramono To Work
Getting My agus joko pramono To Work
Blog Article
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir match and correct exam. DPR nantinya memilih 5 orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
The next article content are merged in Scholar. Their mixed citations are counted just for the initial short article.
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.
As IDI’s Board prepares for its meeting on 25 March 2021, we questioned Dr. Pranomo a handful of questions on governance and what this means being a completely new member from the Board.
Karena tugas KPK untuk fokus pada superior profile scenarios. Sedangkan Polri fokus pada minimal profile cases yang juga merata terjadi di mana-mana.
Selain dimaksudkan untuk membantu para perajin, pameran ini juga menjadi wadah bagi Dekranasda Bali untuk melakukan pembinaan dan edukasi. Edukasi ditekankan pada kualitas produk serta penetapan harga jual ideal ke konsumen.
In case the finance, functionality, and also other specified goal audits are integrated, the BPK can project fraud threats or the process crossing the standard during the in the vicinity of long run, he expounded.
IDI produces Worldwide Community Merchandise on a variety of topics pertinent on the do the job of SAIs. These publications follow a strict protocol of high quality assurance and therefore are freely accessible to all.
Lebih dari itu, pihaknya juga mengedukasi peserta pameran agar tak menentukan harga dengan melihat siapa yang membeli. “Misalnya ketika yang datang itu pejabat atau istri pejabat, harga langsung dinaikkan. Itu tak boleh, makanya di sini dipasang harga pas,” sebutnya.
The subsequent articles are merged in Scholar. Their mixed citations are counted only for the initial short article.
Dewas KPK memutuskan agus joko Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
“Bukan bermaksud monopoli, tapi saya ingin apa yang dipamerkan di sini bisa menjadi acuan bagi konsumen yang menginginkan produk kerajinan berkualitas,” imbuhnya.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.